Berdasarkanhasil pleno terakhir, pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) per Juni 2022 sebanyak 1.714.356 orang. "Kami juga selalu melakukan perbaikan daftar pemilih termasuk mendapat masukan dari pihak eksternal. Pada bulan Juli 2022 ini akan memperbaiki data dari Kemendagri dan sensus penduduk di Badan Pusat Statistik (BPS)," ucapnya. Bangka Barat ANTARA - Pemilihan umum pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden pilpres, yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Adapun pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Setelah penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yakni pada tanggal 17 April 2019, dilanjutkan kembali dengan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Pemilihan Serentak Tahun 2020 tepatnya yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu merupakan pemilihan serentak yang sangat spesial karena dilaksanakan dalam situasi pandemic Corona Virus Desease 19 COVID-19. Seiring dengan semakin merebaknya penyebaran COVID-19, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sempat mengambil langkah untuk menunda sementara pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Namun, setelah berkonsultasi dengan DPR, pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilanjutkan kembali. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dimulai dengan tahapan persiapan. Dalam tahapan persiapan ini, dibagi lagi menjadi beberapa sub tahapan, yaitu 1 Perencanaan Program dan Anggaran, 2 Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan, 3 Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan Tata Kerja dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan, 4 Pembentukan PPK, PPS PPDP dan KPPS, 5 Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan, 6 Pengelolaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan DP4 dan 7 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum. Dalam menjalankan tugasnya, KPU bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain melaksanakan tahapan pemilu yang telah ditetapkan, KPU juga melaksanakan kegiatan kepemiluan diluar tahapan, salah satunya adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB. Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diantaranya Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/ SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal PemutahiranData Pemilih Berkelanjutan tahun 2020. Edaran Komisi Pemilih Umum Republik Indonesia Nomor 132/ Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Edaran Komisi Pemilih Umum Republik Indonesia Nomor 366/ Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/ SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Mengenai daftar pemilih dianggap selalu menjadi persoalan penting, sebagai contoh yakni mengenai data pemilih yang tidak memenuhi syarat yang masih saja terdaftar sebagai pemilih dan/atau pemilih yang sudah memenuhi syarat dan mempunyai dokumen lengkap sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar di dalam daftar pemilih. Hal yang demikian terkadang menjadi sumber permasalahan. Untuk menjawab tantangan tersebut KPU melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB. Tahapan PDPB ini dilakukan secara terus menerus setiap bulan. Tujuan dilaksanakannya PDPB itu sendiri yaitu untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya. Setiap bulan KPU melakukan PDPB, dalam hal ini proses pengawasan sangatlah diperlukan untuk mengimbangi kinerja KPU dalam proses penghimpunan data yang diperoleh dari tingkat desa sampai ke proses penyandingan data dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap upaya pemberian dukungan data yang bersumber dari stakeholder/instansi terkait hingga dukungan data yang diperoleh KPU melalui Pemerintahan desa sampai ke tingkat desa/kelurahan termasuk RT dan RW. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada pasal •Pasal 14 huruf l, KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; •Pasal 17 huruf l, KPU Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; •Pasal 20 huruf l, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, daftar pemilih selalu menjadi persoalan penting dimana persoalan data pemilih yang tidak memenuhi syarat masih saja terdaftar sebagai pemilih dan/atau pemilih yang sudah memenuhi syarat dan mempunyai dokumen lengkap sebagai pemilih, tidak terdaftar di dalam daftar pemilih. Hal yang demikian terkadang menjadi sumber permasalahan. Untuk menjawab tantangan tersebut KPU melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Tahapan Pemutakhiran DPB dilakukan secara terus menerus setiap bulan. Tujuan dilaksanakannya Pemutakhiran DPB yaitu untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa tujuan dari PDPB yakni untuk memutakhirkan data pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang nanti digunakan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih atau Pemilihan selanjutnya. Jadi, daftar pemilih yang akurat dan akuntabel akan bermuara pada peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilihan. Adapun terkait PDPB, mekanisme yang dilakukan oleh KPU diantaranya dengan melakukan koordinasi untuk penghimpunan data, lalu mengumpulkan data yang bersumber dari beberapa instansi maupun stakeholder terkait, Pemerintah Desa serta peranan dari masyarakat/relawan. KPU juga berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang untuk memverifikasi data dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dan setelah serangkaian kegiatan verifikasi tersebut selanjutnya KPU akan lakukan pencermatan dan penyandingan data-data yang ada. Untuk mendapatkan data yang akurat, akuntabel dan mutakhir tersebut maka harus lah ada pengawasan yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dari berbagai stakeholder hingga ke level terbawah sekalipun yakni tingkat desa/kelurahan termasuk RT dan RW nya. Pelaksanaaan kegiatan PDPB oleh KPU Kabupaten Bangka Barat pada Triwulan keempat Tahun 2021 yang lalu meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut, yaitu 1 Rapat Koordinasi dengan stakeholders antara lain dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Bangka Barat, Polres Bangka Barat, Kodim 0431 Bangka Barat dan partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Rapat koordinasi triwulan keempat yang lalu telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021, yang dihadiri oleh oleh seluruh stakeholders. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk membahas pelaksanaan PDPB, identifikasi permasalahan yang dihadapi, strategi dan upaya dalam mengatasi permasalahan. Namun demikian, KPU Kabupaten Bangka Barat juga rutin setiap bulannya melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terkait data pemilih yang diterima. 2 Penghimpunan dan pengumpulan data, adapun sumber data yang digunakan dalam PDPB Tahun 2021 berasal dari beberapa instansi, diantaranya Dinas Kependuduan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bangka Barat; Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat; Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat; Lapas Kelas IIB Muntok; Bawaslu Kabupaten Bangka Barat; Pemerintah Desa se Kabupaten Bangka Barat; serta Masyarakat/Relawan. Selanjutnya jumlah data yang dihimpun adalah sebagai berikut a Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sangat mendukung pelaksanaan PDPB dalam hal verifikasi Data yang dihimpun oleh KPU Bangka Barat, dengan rincian verifikasi data yang telah dilakukan yaitu laki-laki berjumlah orang, Perempuan berjumlah orang dan total orang. b Pemerintah Desa. Selama periode Oktober hingga desember 2021 sebanyak 41 desa dari 66 desa di Bangka Barat sudah memberikan data penduduk yang merupakan potensi pemilih baru dan pemilih yang keluar Bangka Barat dengan rincian Laki-laki berjumlah 791 orang Perempuan berjumlah 910 orang dan total orang; c Dinas pendidikan yang di dukung oleh sekolah-sekolah memberikan data jumlah siswa SMA/SMK sederajat yang telah berusia 17 tahun yaitu Laki-laki 37 orang Perempuan 181 orang Jumlah 217 orang; d Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat memberikan data siswa MA/sederajat yang telah berusia 17 tahun dengan rincian Laki-laki 225 orang, Perempuan 111 orang Jumlah 336 orang; e Rutan kelas IIb Muntok memberikan data warga Bangka Barat yang menjadi penghuni berjumlah Laki-laki 140 orang. Perempuan 7 orang sehingga jumlah 147 orang, f Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dari oktober hingga desember 2021 memberikan dukungan data sejumlah Laki 17 orang Perempuan 17 orang Jumlah 34 orang. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan meliputi a Verifikasi data meliputi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat. b Pencermatan daftar pemilih sebelumnya, meliputi data ganda sejumlah 7 orang. c Pencermatan terhadap data yang diterima dari stakeholder, meliputi data yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat, masing-masing sejumlah orang. d Penyandingan data dengan stakeholder utama yaitu Dinas Dukcapil Bangka Barat berjumlah orangPenginputan dalam daftar pemilih. e meliputi pemilih yang memenuhi syarat, sebanyak pemilih. KPU Kabupaten Bangka Barat melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sampai dengan periode Bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Rekapitulasi DPB Bangka Barat Triwulan keempat adalah sebagai berikut Data awal di ambil dari penetapan PDPB bulan sebelumnya periode September Tahun 2021 yang jumlahnya seratus tiga puluh lima ribu dua puluh tujuh. Total pemilih berkelanjutan periode bulan Desember 2021 KPU Kabupaten Bangka Barat sebesar Seratus Tiga Puluh empat Ribu Tiga Ratus lima Puluh tujuh dengan rincian Pemilih Baru berjumlah 78 tujuh Puluh Delapan, Pemilih TMS yang dipilah menjadi 9 Sembilan Kategori namun untuk periode Desember tahun 2021 hanya terdapat perubahan di 1 kategori yaitu Pemilih Meninggal berjumlah 45empat puluh lima. Dilanjutkan dengan Pengumuman DPB, KPU Kabupaten Bangka Barat melakukan penyebaran informasi dan pengumuman PDPB yang dilakukan dengan cara publikasi pada media sosial meliputi web, facebook dan instagram resmi Kabupaten Bangka Barat. Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PDPB Tahun 2021, a Sumber daya manusia, meliputi tidak ada petugas dilapangan yang secara khusus untuk ditugaskan dan dibiayai untuk melakukan coklit data penduduk. b Fasilitas untuk melakukan pengecekan data kependudukan yang tidak memadai, salah satunya yang seharusnya tersedia adalah portal cek NIK yang biasanya disediakan oleh Kemendagri. c PDPB yang dikaksanakan oleh KPU Kabupaten Bangka Barat belum diangkat penting bagi stakeholders dikarenakan bukan dalam tahapan pemilihan, yang dalam beberapa koordinasi dengan stakeholder mendapat respon yang agak lambat. Terkait strategi dan inovasi dalam menghadapi tantangan dan kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bangka Barat, diantaranya a Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan stakeholder terkait. b Meningkatkan sosialisasi tentang dukungan data untuk PDPB, dan c Aplikasi atau link sebagai media masyarakat membantu mengirimkan dukungan datanya. Guna meningkatkan kualitas daftar pemilih menuju pemilu serentak ditahun 2024, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain portal cek NIK Kemendagri segera bisa diakses dan anggaran untuk melaksanakan PDPB ditingkatkan guna pencapaian kualitas daftar pemilih sesuai yang diharapkan. Dari gambaran di atas, telah diuraikan gambaran bahwa Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Bangka Barat pada periode Triwulan keempat berjumlah Seratus Tiga Puluh empat Ribu Tiga Ratus lima Puluh tujuh. Angka ini mengalami perbedaan data pemilih dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni periode September Tahun 2021 yang berjumlah seratus tiga puluh lima ribu dua puluh tujuh. Kegiatan Pemutakhiran data pemilih ini merupakan upaya KPU untuk meningkatkan kualitas Daftar Pemilih. Dimana KPU Kabupaten Bangka Barat akan terus mendukung dengan menyajikan data yang berkualitas yang bersumber dari hasil dukungan data yang didapat dari beberapa stakeholder meliputi Bawaslu, pemerintah desa, dan instansi terkait lainnya se-Kabupaten Bangka Barat. Walaupun dalam masa Pandemi COVID-19 yang sedang dialami oleh negara Indonesia yang sedikit berpengaruh terhadap upaya penyusunan dan pengumpulan bahan data, dimana rencana membuka posko- posko PDPB di setiap kecamatan jadi terhambat karena adanya aturan untuk larangan berkerumunan oleh tim satgas COVID-19 lalu membuat KPU Kabupaten Bangka Barat tidak dapat maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Namun KPU Kabupaten Bangka Barat senantiasa akan tetap melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder/berbagai pihak terkait, mengingat hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses penyajian data dan daftar Pemilih yang berkualitas. Dengan harapan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini akan memberikan data pemilih yang akurat, akuntabel dan termutakhirkan serta dapat dipertanggungjawabkan guna kepentingan selanjutnya yakni untuk menuju ke Tahapan Pemilu berikutnya yakni Daftar Pemilih Sementara sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap. Peningkatan kualitas Daftar Pemilih ini guna kesiapan kita semua dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Baik dari penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, maupun Pemilih termasuk juga semua elemen masyarakat berharap agar Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat terselenggara dengan baik dan sukses.
Karenaitu, KPU bersama Pemerintah Kabupaten Banggai membentuk forum koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.. Forum tersebut diharapkan dapat membantu KPU untuk menyiapkan data pemilih yang akurat dan akuntabel. Baca juga: Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai Luncurkan Aplikasi Maleo Single Window Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banggai, Nurdjalal
Makassar ANTARA - Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menginstruksikan jajaran Bawaslu di 24 kabupaten/kota melaksanakan uji petik terkait proses pemutakhiran Daftar Pemilihan Berkelanjutan DPB untuk data Pemilu 2024 dilaksanakan KPU daerah karena dinilai banyak tidak sinkron. "Kita minta Bawaslu daerah mengadakan uji petik, misalnya satu desa kita sinkronkan dengan data KPU. Sebab, banyak ditemukan data kematian ada di desa mestinya dicoret tapi tidak dicoret," ungkap Komisioner Bawaslu Sulse, Saiful Jihad saat dikonfirmasi, Selasa malam. Menurut dia, uji petik ini dilaksanakan guna memastikan data tidak salah dan bisa disinkronkan. Sebab, selama ini data diperoleh KPU hanya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil. Sementara data yang diterima Dukcapil nanti setelah ada warga melaporkan atau memberikan keterangan surat kematian keluarganya baru dicoret pada daftar pemilih. Sebab dari laporan uji petik, sejauh ini ungkap dia, masyarakat di desa jarang mengurus surat keterangan kematian, sehingga masih muncul dalam daftar pemilih, walaupun sudah lima tahun meninggal masih tercacat. "Itulah sebabnya perlu diambil uji petik dari berbagai desa, sebagai sampling. Ternyata memang banyak kasusnya TMS Tidak Memenuhi Syarat, baik yang meninggal begitupun pindah domisili dan menjadi TNI Polri. Kita berharap KPU punya mekanisme bisa mengambil data dari bawah," kata pria akrab disapa Ipul ini. Dari laporan hasil uji petik Bawaslu kabupaten kota, sebut dia, banyak data tidak sinkron bahkan tidak tercover oleh KPU, karena mengunakan data Dukcapil, sedangkan Dukcapil hanya menunggu laporan dari masyarakat. "Itu problemnya, sampai kapan pun tidak terselesaikan data pemilih ini tidak bisa selsai akurat, Kita dorong dan berharap KPU lebih progresif dalam pengambilan data-data itu agar bisa sinkron," harap Ipul. Dikonfirmasi terpisah, anggota Bawaslu Kabupaten Maros, Muhammad Gazali Hadis menyebut, hasil uji petik ditemukan 164 orang pemilih TMS dalam data DPB yang di mutakhirkan KPU Maros priode September 2021, 69 orang diantaranya sudah meninggal dunia di lima kecamatan. Fokus dari uji petik ini, kata dia, untuk mendapatkan informasi terkait pemilih yang berstatus TMS dan MS atau Memenuhi Syarat. Data tersebut merupakan hasil pengawasan langsung Bawaslu di enam kelurahan desa dari lima kecamatan di Maros yang menjadi objek sampling. "Kami menemukan data 164 pemilih TMS dalam DPB. Rinciannya, meninggal dunia 69 pemilih, pindah keluar 72 pemilih dan pindah datang sebanyak 23 orang pemilih," ungkap Kordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Maros itu. Seluruh temuan tersebut, tambah dia, telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Maros secara tertulis dalam Surat Rekomendasi Saran Perbaikan dengan nomor 006/ serta merekomendasikan KPU Maros menindaklanjuti seluruh temuan hasil uji petik tersebut. KBRN Surabaya : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) mendapatkan kehormatan ditunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai lokus pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat kementerian/lembaga. Untuk itu, pada Rabu, 3 Agustus 2022, JAKARTA, - Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Viryan Aziz mengatakan, berdasarkan rekapitulasi Pemuktahiran Data pemilih Berkelanjutan PDPB pada Januari 2022, ada pemilih se-Indonesia. Viryan mengungkapkan, jumlah ini turun jiwa jika dibandingkan dengan pemilih pada DPB Semester II Tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya pemilih baru dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Baca juga KPU Anggaran Pemilu 2024 di Antaranya untuk Pengadaan Kantor di Daerah dan Tambahan Honor Petugas KPPS"Hasil PDPB Januari 2022, jumlah pemilih bulan berjalan sebanyak pemilih," kata Viryan saat dihubungi, Selasa 8/3/2022. Viryan mengatakan, PDPB ini merupakan perintah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menuturkan, KPU menyinkronisasi DPB dengan data dengan itu, KPU membuat aplikasi "Lindungi Hakmu" dan situs yang telah diluncurkan pada 23 Februari 2022. Baca juga Gerak Cepat KPU Siapkan Pemilu 2024, Tak Terpengaruh Wacana Tunda Pemilu "Dengan aplikasi ini publik dapat memutakhirkan data dirinya secara aktif dan mudah setiap saat," ujar dia. KPU pun akan mengoptimalkan sosialiasi dan edukasi aplikasi "Lindungi Hakmu". Viryan berharap tahapan pemutakhiran data pemilih dapat lebih singkat dan efisien. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbarui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih kabupaten/kota secara berkelanjutan," kata Ketua KPU Kabupaten Sleman Trapsi Haryadi di Sleman, Senin.

PEMUTAKHIRAN data pemilih seharusnya dilakukan meskipun ada atau tidak ada pemilihan. Akan tetapi, pelaksanaannya dianggap belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari para pihak. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, Selasa 12/1/20201. Ninis, panggilan Khoirunnisa, mengatakan selama ini pemutakhiran daftar pemilih dilakukan ketika atau menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah pilkada saja. Padahal, Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pemilu mengamanatkan adanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. "Agar data itu terus mutakhir dan siap, prosesnya terus-menerus ada atau tidak pemilu. Itu di UU Pemilu, bukan di UU Pilkada," ujar Ninis. Menurut Ninis, meskipun UU mengamanatkan adanya pemutakhiran daftar pemilih, implementasinya sulit dilakukan. Penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum KPU di daerah menghadapi tantangan sebab kalau harus ada petugas yang turun langsung ke lapangan, masa tugas petugas pemutakhiran data pemilih PPDP dan pemilihan kecamatan PPK telah selesai pascapilkada. "Siapa yang harus melakukannya. Seharusnya disiapkan anggaran dan tenaga pendukung di lapangan," ucap Ninis. Ninis mengatakan kesadaran para pihak antara lain masyarakat juga masih kurang dalam melaporkan data kependudukan. Ninis menjelaskan bahwa data kependudukan bersifat dinamis dan selalu bergerak ketika ada penduduk yang meninggal, berpindah domisili, atau menjadi anggota TNI/Polri. Hal tersebut, terangnya, seharusnya dilaporkan atau tercatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data dari Dinas Dukcapil, yang nantinya menjadi acuan bagi KPU daerah untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih. "Awareness kesadaran masyarakat kita masih kurang melaporkan data kependudukan," ujarnya. Daftar pemilih menjadi salah satu masalah yang dipersoalkan dalam sengketa perselisihan hasil pilkada di MK. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan persoalan yang didalilkan pemohon sengketa pilkada di MK mengenai daftar pemilih antara lain data yang berbeda antara DPT dan jumlah pemilih yang mencoblos pada saat pemilu atau kecurangan penggelembungan suara oleh orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih sehingga pemilih melebihi angka DPT yang telah ditetapkan. Menurut Fadli, MK nantinya akan mengecek dugaan pelanggaran yang sudah dilaporkan ke Bawaslu atau belum. Bawaslu, terang Fadli, menjadi pemberi keterangan yang wajib mengklarifikasi semua fakta dalam persidangan. "Hal serupa juga misalnya dalil kecurangan politik uang apakah sudah diselesaikan Bawaslu.” Ind/P-1

MenindaklanjutiSurat Dinas KPU RI nomor 132 dan 366 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, pada Hari ini, Kamis tanggal 3 Juni 2021, KPU Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan giat pembukaan Kotak Suara bertempat digudang penyimpanan Kotak suara. Pembukaan kotak suara dilakukan terhadap 821 kotak suara dari 145 Desa dan kelurahan Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB berdasarkan rekapitulasi hasil PDPB bulanan yang disampaikan KPU Provinsi seluruh Indonesia. Foto Komisioner KPU RI Viryan Azis JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB berdasarkan rekapitulasi hasil PDPB bulanan yang disampaikan KPU Provinsi seluruh Indonesia. Hasil PPDB per Januari 2022, jumlah pemilih secara keseluruhan mencapai 190,6 juta jiwa. "Hasil PDPB bulan Januari 2022, jumlah pemilih bulan berjalan sebanyak pemilih," ujar anggota KPU RI Viryan Azis kepada Selasa 8/3. Dia menyebutkan, terjadi penurunan jumlah pemilih sebanyak jiwa akibat adanya pemilih baru dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Hal ini dibandingkan dengan jumlah pemilih pada bulan sebelumnya yang ditetapkan sebagai DPB Semester II Tahun 2021 yakni jiwa. Viryan mengatakan, KPU juga melakukan sinkronisasi DPB dengan data kependudukan. Kegiatan PDPB ini merupakan tindak lanjut Peraturan KPU PKPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan. "Hasil sinkronisasi tersebut menjadi bagian kerja semester ini oleh KPU di daerah," kata dia. Di sisi lain, KPU membuat aplikasi mobile Lindungihakmu berbasis Android serta portal pemutakhiran yang telah diluncurkan pada 23 Februari 2022. Menurut Viryan, dengan aplikasi ini, publik dapat memutakhirkan data dirinya sendiri secara aktif setiap saat. "Saat ini KPU mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi aplikasi mobile Lindungihakmu kepada publik agar dapat berjalan efektif. Kedepannya tahapan pemutakhiran data pemilih dapat lebih singkat dan efisienkan," tutur dia. Viryan menyebutkan, kegiatan tersebut akan terus berlangsung hingga penetapan daftar pemilih tetap DPT dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. "Terus berjalan dengan tujuan data pemilih Pemilu 2024 menjadi semakin berkualitas dan semakin terpercaya," kata dia. BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini PeraturanKomisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

JAKARTA, - Jumlah pemilih dalam pemilihan umum pemilu menurun. Komisi Pemilihan Umum KPU mencatat, penurunan jumlah pemilih ini lebih dari orang. Adapun catatan penurunan jumlah pemilih pemilu ini berdasarkan data hingga Juni 2022. "Terdapat penurunan jumlah pemilih sebanyak pemilih jika dibandingkan dengan jumlah pemilih PDB Semester II yang tercatat hingga Desember 2021 yang berjumlah pemilih," ujar Anggota KPU Betty Epsilon Idroos saat ditemui usai data ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Rakor tentang "Rekap Nasional Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2022", yang digelar di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa 12/7/2022. Baca juga Rancangan PKPU Atur Jumlah Pemilih di TPS Paling Banyak 300 Orang, Satu Keluarga Tak Terpisah Berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB Semester I Tahun 2022, tercatat ada pemilih pemilu. Betty menjelaskan, penurunan ini terjadi lantaran ada pemilih baru dan ada pemilih yang kini sudah tidak memenuhi syarat terkait komposisi pemilih, Betty menyebutkan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan hampir seimbang. "Saya rasa dengan komposisi laki laki dan perempuan hampir berimbang, laki-laki 49,9 persen, dan perempuan 50,1 persen," katanya. Baca juga KPU Ingin Napi hingga Mahasiswa Rantau Punya Hak Pilih pada Pemilu 2024 Dia menekankan KPU sudah memastikan bahwa PDPB telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Di mana, proses pemutakhiran dilakukan berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat. "Rekapitulasi PDPB dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Penyampaian rekapitulasi PDPB tingkat KPU Kabupaten/Kota dilakukan setiap 3 bulan. Dan untuk tingkat KPU Provinsi dilakukan setiap 6 bulan. Berdasarkan penyampaian rekapitulasi KPU Provinsi seluruh Indonesia, KPU melakukan rekapitulasi PDPB tingkat nasional setiap 6 bulan," imbuh Betty. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

BARapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Oktober Tahun 2021 Friday, 29 October 2021 Sindangjaya, KPU Kabupaten Tangerang menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dilaksanakan di Rumah Makan Kampung
Pekanbaru ANTARA - KPU Provinsi Riau telah menyelenggarakan rapat rekapitulasi dasar pemilih berkelanjutan periode bulan Mei 2021 tingkat Provinsi Riau. Hasil rapat menetapkan jumlah pemilih di 10 kabupaten/kota di Riau sebanyak pemilih."Hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan periode Mei tahun 2021 di Provinsi Riau berjumlah dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah pemilih dan pemilih perempuan berjumlah pemilih," kata Komisioner KPU Riau Divisi Data dan Perencanaan, Abdul Rahman di Pekanbaru, Abdul, pemilih tersebar di 10 kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam berita acara KPU Provinsi Riau nomor 231 tahun 2021 tentang rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 tingkat Provinsi Riau periode Mei tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2021."Rapat telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 bertempat di ruang rapat lantai 2 KPU Provinsi Riau. Rapat dipimpin oleh Ketua kPU Riau, Ilham M Yasir dan dihadiri seluruh komisioner KPU Provinsi Riau," kegiatan rapat rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan ini dilakukan atas dasar amanat dari UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Surat Dinas Ketua KPU RI nomor 366 pada tanggal 21 April 2021 perihal perubahan surat ketua KPU RI nomor 132 tanggal 4 Februari 2021 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun Rahman merincikan, jumlah pemilih baru sebanyak pemilih, jumlah pemilih Tidak Memenuhi Syarat TMS sebanyak 82 pemilih yang terdiri dari 79 pemilih meninggal dunia, tiga pemilih pindah domisili, jumlah pemilih pindah masuk sebanyak nol pemilih, jumlah pemilih pindah keluar sebanyak 0 pemilih tersebar di 10 kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Model tentang pengumuman data pemilih perubahan bulan Mei tahun 2021."Jumlah pemilih yang telah tercantum dalam berita acara KPU Provinsi Riau merupakan hasil rekapitulasi dari hasil rapat rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Riau yang telah ditetapkan dalam berita acara tentang rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 tingkat Provinsi Riau periode Mei tahun 2021," Daftar Pemilih Berkelanjutan se Riau untuk bulan Mei dari tahun 2020, KPU tidak lagi melakukan pemutakhiran data pemilih hanya pada tahapan Pemilu tetapi sudah dilakukan secara berkelanjutan. Tetapi pada 2020 pola ini hanya dilakukan oleh Daerah Non Pilkada. Pada tahun 2021 sudah dilakukan secara serentak nasional. Kecuali yang ada Pemungutan Suara Ulang PSU baru bisa direkapitulasi pada akhir bulan Juni 2021.
KomisiPemilihan Umum (KPU) menggandeng beberapa lembaga pemerintahan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDB) terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya dengan Instansi Polri dan TNI.Ketua KPU Hasyim Asyari meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk memberikan data anggotanya yang akan pensiun sehingga pada 14 Februari 2024 bisa ikut andil dalam Pemilihan Presiden dan Wakil
Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Agustus 2022 di Sekretariat KPU Lampung, Selasa 6/9. Foto Instagram kpu_lampung KIRKA – Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berakhir September 2022 menjelang tahapan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan DP4. “Kementerian Dalam Negeri akan menyerahkan DP4 kepada KPU RI pada 14 Oktober 2022,” ujar Anggota KPU Lampung, Agus Riyanto, pada Selasa, 6 September 2022. Berdasarkan SE KPU RI Nomor 613 Tahun 2022, jelas dia, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan DPB akan berakhir satu bulan sebelum memasuki tahapan penyerahan DP4. “Dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa hasil pemutakhiran DPB September 2022 akan dijadikan bahan sinkronisasi dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Agus Riyanto. Hal ini juga sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum 2024. KPU Lampung merilis DPB bulan Agustus 2022 sebelum pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berakhir di periode September 2022 ini. Dari hasil rapat koordinasi pemutakhiran DPB bulan Agustus 2022 diketahui jumlah pemilih se-Lampung sebanyak jiwa. “Pemilih laki-laki dan pemilih perempuan orang,” tutur Agus Riyanto. Jumlah pemilih baru bertambah sebanyak orang yang tersebar di 15 kabupaten/kota, 229 kecamatan, desa/kelurahan, TPS. “Pemilih tidak memenuhi syarat berjumlah jiwa,” lanjut dia. Mereka terdiri dari pemilih pindah keluar orang, meninggal dunia orang, ganda orang, dan tidak dikenal 1 orang. Baca Juga Pemilih Baru di Lampung Bertambah Per Agustus 2022 Agus Riyanto mengajak masyarakat berpartisipasi meningkatkan kualitas data pemilih di Lampung. “KPU Lampung mengharapkan masukan, saran, dan tanggapan, dari para stakeholder, untuk peningkatan kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkualitas,” kata dia. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berakhir menjelang dimulainya tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 pada 14 Oktober 2022-14 Juni 2023.
KetuaKPU Tarakan, Nasruddin mengatakan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dihadiri oleh Bawaslu, partai politik, serta instansi terkait terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. "Ini adalah strategi KPU dalam memperbaiki data, karena biasanya pemutakhiran hanya dilakukan pada saat pemilu, tetapi sekarang kami lakukan secara
Kompas TV nasional rumah pemilu Kamis, 14 Juli 2022 2155 WIB Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. Bawaslu meminta KPU memerhatikan kelompok rentan saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sumber JAKARTA, KOMPAS. TV - Dari hasil pengawasan, Bawaslu menemukan beberapa kelompok rentan belum tercatat dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan DPB. Kelompok rentan yang belum terdata dengan baik itu di antaranya adalah, pemilih di lembaga pemasyarakatan lapas dan data disabilitas. Selain itu, ditemukan pula DPB di 11 provinsi tidak mencatat perubahan alih status TNI/Polri. Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk memperhatikan pemilih dari kelompok rentan. Berdasarkan pengawasan atas pemutakhiran DPB semester pertama tahun 2022, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu menemukan bahwa KPU di 14 provinsi tidak melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih di lapas. Baca Juga 96 Nama Lolos Administrasi Calon Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Empat Pendaftar Mengundurkan Diri Menurut Bawaslu, KPU tidak melakukan koordinasi dengan pihak lapas. “Padahal, pemutakhiran daftar pemilih di lapas penting untuk pemberian hak pilih bagi warga lapas,” demikian kata Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Lolly Suhenty, Kamis 14/7/2022. Kelompok rentan lainnya yang luput dari pemutakhiran adalah soal pemilih disabilitas. Bawaslu menemukan, pada Berita Acara Rekapilutasi DPB, KPU belum mencantumkan jumlah pemilih disabilitas. Baca Juga Pimpinan Bawaslu Seluruh Pemantau Pemilu 2024 Akan Dibekali Alat Kerja Lebih jauh, hasil pengawasan Bawaslu, KPU belum melakukan koordinasi secara maksimal mengenai data pemilih disabilitas dengan kementerian/lembaga yang menangani data disabilitas. Lolly menyatakan Koordinasi penting dilakukan untuk memetakan tempat pemungutan suara TPS yang aksesibel bagi pemilih disabiltas dan ketersediaan template braile surat suara. Soal status TNI/Polri, Bawaslu menemukan, KPU di 11 provinsi tidak mencatat perubahan alih status. Bawaslu mencatat, hal tersebut terjadi lantaran belum maksimalnya koordinasi antara KPU dengan lembaga terkait, di antaranya TNI dan Polri. Baca Juga Bawaslu Prediksi Parpol Masih Gunakan Isu Politik Identitas di Pemilu 2024 Atas beberapa temuan tersebut, Bawaslu merekomendasikan agar KPU memerhatikan hak pilih kelompok rentan, di antaranya dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan. “Koordinasi dapat dilakukan dengan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM serta dengan kepala lapas yang bersangkutan, untuk memastikan hak pilih warga lapas dan dengan Kementerian Sosial untuk memastikan data disabilitas,” tutur Lolly. Bawaslu juga merekomendasikan agar KPU di setiap tingkatan melakukan verifikasi faktual secara komprehensif kepada pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat TMS. Selain itu Bawaslu mendorong KPU untuk memberikan hasil pelaksanaan pemutakhiran DPB di luar negeri. Hal itu sesuai dengan Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Sumber Kompas TV BERITA LAINNYA .
  • s4h4u2m00n.pages.dev/704
  • s4h4u2m00n.pages.dev/680
  • s4h4u2m00n.pages.dev/172
  • s4h4u2m00n.pages.dev/333
  • s4h4u2m00n.pages.dev/457
  • s4h4u2m00n.pages.dev/983
  • s4h4u2m00n.pages.dev/640
  • s4h4u2m00n.pages.dev/217
  • s4h4u2m00n.pages.dev/446
  • s4h4u2m00n.pages.dev/250
  • s4h4u2m00n.pages.dev/184
  • s4h4u2m00n.pages.dev/84
  • s4h4u2m00n.pages.dev/471
  • s4h4u2m00n.pages.dev/228
  • s4h4u2m00n.pages.dev/914

    • pemutakhiran data pemilih berkelanjutan